Solusi untuk masalah transportasi di Indonesia itu seringkali hanya untuk jangka pendek yang bersifat instan, ya kan? Masyarakat kita rupanya bermasalah dengan komitmen untuk konsisten terhadap suatu perubahan, ya kan? Seringkali perubahan sistem, kebijakan, aturan dan sejenisnya ke arah yang lebih baik hanya bersifat jangka pendek, dan sementara, sebagai respon terhadap masalah yang terjadi saat itu.

Masih sangat ingat dengan kejadian tewasnya dua orang penyeberang jalan di busway beberapa hari lalu kan? Setidaknya sampai hari ini masih diberitakan langkah-langkah yang direncanakan Dishub DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Diantaranya dengan meninggikan separator busway sampai 50 cm. Nah lho kok kenapa harus nunggu ada yang tertabrak dulu baru merencanakan?

Masih ingat dengan kasus pemerkosaan di angkot jurusan Lebak Bulus-Pondok Labu beberapa waktu yang lalu kan? Tahu juga kan apa yang dilakukan dishub dan polisi dalam merespon kejadian itu? Dalam beberapa hari setelah kejadian, petugas dishub melakukan razia terhadap angkot-angkot yang menggunakan kaca film yang terlalu gelap. Dasar hukum penertiban kaca film mobil angkutan umum ini adalah Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di dalam UU tersebut disebutkan, minimal pandangan dari luar 70 persen, kecuali kaca film bagian atas yang tingginya sepertiga tinggi kaca, minimal 40 persen tembus pandangnya. Nah lho kok mesti nunggu ada yang diperkosa dulu baru melakukan razia?

Masih ingat dengan cerita-cerita pelecehan terhadap perempuan di halte maupun bus transjak kan? Tahu kan apa langkah yang dilakukan pihak pengelola transjak dalam menanggapi masalah ini? Mereka membuat batas di halte bus transjak untuk memisahkan penumpang laki-laki dan perempuan. Saya sebagai salah seorang pengguna bus transjak sempat melihat perubahan ini di beberapa halte saja. Tapi sekarang? Tali pembatas itu sudah tidak ada sehingga penumpang laki-laki dan perempuan berbaur seperti sebelum-sebelumnya. Nah lho kok ga konsisten? Apa mesti nunggu ada laporan pelecehan lagi untuk kembali menerapkan aturan itu?

Sayangnya walaupun kita berbicara sampai berbusa-busa atau menulis sampai jari-jari keriting mengenai hal ini, tidak akan ada yang berubah apalagi jika kita bukan pengambil kebijakan atau tidak ada hubungan istimewa dengan pengambil kebijakan. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan kan? Tidak mesti menunggu NANTI untuk merubah perilaku diri sendiri.  Berhubung banyak sekali yang mesti diurus pemerintah sehingga mereka belum dapat memberikan jaminan keamanan yang memadai kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pengguna angkutan umum, maka mulailah melakukan perubahan-perubahan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri. Menyeberang di JPO atau zebra cross, naik turun kendaraan umum di halte, selalu waspada dan menjaga barang bawaan sendiri … dan lain-lain.
Masih merasa berat? Ah jujur saja saya benci menggunakian JPO, panjaaaang dan lamaaa, serta melelahkan. Tapi adakah tempat menyeberang yang lebih aman untuk saat ini? Jadi yang sabaaarrr sajaaa semoga Indonesia punya sistem transportasi yang aman dan nyaman untuk penggunanya di tahun-tahun mendatang.

*bukan menggurui hanya mengingatkan diri sendiri